Sarara Media

PALU, Sararamedia.id - Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, didampingi sejumlah pejabat menemui langsung warga yang menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Wali Kota Palu, Rabu pagi, (10/9/2025) waktu setempat.

Aksi tersebut diikuti warga dari Kelurahan Tondo, Talise, dan Talise Valangguni. Mereka menuntut kejelasan terkait lahan eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Tondo II serta bagi warga Talise dan Talise Valangguni.

Dalam dialog terbuka, Wali Kota Hadianto menjelaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Palu sejak 2021 hingga 2025 telah berulang kali menggelar pertemuan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pertemuan tersebut bahkan dilakukan dengan sejumlah menteri, mulai dari Sofyan Djalil, Hadi Tjahjanto, Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Menteri ATR/BPN saat ini, Nusron Wahid.

``Alhamdulillah, Kementerian ATR/BPN telah menyetujui peruntukan ruang, termasuk lahan untuk masyarakat di kawasan eks HGB serta kawasan pertahanan dan keamanan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Palu 2023-2043,`` jelas Hadianto.

Ia juga menegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) penerima lahan ganti rugi telah diterbitkan Pemkot Palu, sebagai bagian dari upaya memperjuangkan hak masyarakat.

Untuk memastikan realisasi penyerahan lahan, Wali Kota Hadianto menyampaikan rencana akan kembali menemui Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bersama Pangdam Palaka Wira.

``Insyaallah dalam waktu dekat kita akan kembali bertemu dengan Pak Menteri Nusron Wahid agar lahan eks HGB ini benar-benar bisa diserahkan kepada masyarakat,`` tegasnya.

Aksi demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Pertemuan langsung antara Wali Kota dan warga diharapkan memberikan kejelasan serta kepastian bagi masyarakat yang menantikan realisasi lahan tersebut. (***)