Sarara Media

PALU, Sararamedia.id - Longsor terjadi di area tambang emas Poboya yang dikelola PT. Macmahon Indonesia (MMI), anak usaha PT. Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), pada Rabu (3/9/2025) sekitar pukul 16.30 WITA. Lokasi longsor berada di titik yang dikenal masyarakat sebagai Rica-rica, bekas area tambang manual.

Seorang sumber yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut menyebutkan, rekaman video longsor telah beredar luas di sejumlah grup WhatsApp masyarakat Poboya.

``Kami belum mengetahui ada tidaknya korban jiwa, karena akses menuju lokasi dijaga ketat. Tapi yang jelas, alat berat di sana sudah dihentikan sementara,`` ungkapnya.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, PT. Macmahon mulai beroperasi di Poboya sejak November 2023 dengan luas garapan sekitar 20 hektare. Namun, sebelum genap dua tahun beroperasi, sudah terjadi kelongsoran pertama di area itu.

Sejumlah pihak mempertanyakan legalitas operasi perusahaan, sebab disebutkan PT. Macmahon belum memiliki kontrak kerja resmi dengan PT. Citra Palu Mineral (CPM) selaku pemegang Kontrak Karya (KK). Padahal, CPM sebelumnya menegaskan bahwa seluruh aktivitas penambangan di Poboya harus sesuai regulasi, mengedepankan aspek keselamatan, serta menjamin keberlanjutan lingkungan.

PT. Macmahon sendiri dikenal sebagai perusahaan berpengalaman internasional, baik dalam tambang terbuka maupun bawah tanah. Perusahaan ini berencana memulai sistem penambangan bawah tanah (underground mining) di Poboya pada 2027.

Namun, peristiwa longsor tersebut semakin menguatkan kritik warga Poboya dan lingkar tambang yang sejak awal menolak kehadiran perusahaan. Masyarakat menilai keberadaan PT. Macmahon tidak memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan lokal, bahkan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial antara tenaga kerja asing dan pekerja lokal.

Selain itu, tokoh masyarakat juga menyoroti risiko keselamatan dan lingkungan dari rencana tambang bawah tanah. Lokasi Poboya berada tepat di jalur aktif Sesar Palu Koro. Kondisi ini dikhawatirkan dapat merusak hidrogeologi setempat serta meningkatkan potensi bencana bagi masyarakat di sekitarnya. (***)