Sarara Media

PALU, Sararamedia.id - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memimpin langsung Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama seluruh kabupaten/kota di ruang Polibu, Kantor Gubernur, Rabu (3/9/2025). Rapat ini turut dihadiri Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulteng Muhammad Irfan Sukarna, Kepala BPS Sulteng Imron Taufik J. Musa, serta sejumlah bupati yang bergabung melalui zoom meeting.

Dalam pengantarnya, Anwar menegaskan bahwa inflasi di Sulteng pada Agustus 2025 mencapai 3,62 persen year-on-year, menempatkan provinsi ini di 10 besar tertinggi secara nasional. Ia menyoroti tiga daerah penyumbang terbesar inflasi, yakni Tolitoli (5,70 persen), Morowali (5,69 persen), dan Banggai (4,66 persen).

``Beras menjadi komoditas utama pemicu inflasi. Karena itu kita harus lakukan gerakan pasar murah secara masif, bahkan sampai ke desa. Semua pihak Bulog, TNI-Polri, camat, kepala desa harus bergerak bersama. Target kita, dalam tiga bulan ke depan inflasi turun di bawah 3,5 persen,`` tegas Anwar.

Ia juga meminta sinergi erat antara TPID provinsi dan kabupaten/kota agar langkah pengendalian berdampak nyata.

``Kita tidak bisa hanya bicara konsep. Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan konkret agar harga tetap terkendali,`` ujarnya.

Kepala BI Sulteng, Muhammad Irfan Sukarna, menambahkan, distribusi beras dari daerah produsen seperti Banggai dan Morowali justru lebih banyak terserap ke luar provinsi, termasuk Gorontalo dan Maluku Utara. Hal ini membuat harga beras di Sulteng lebih tinggi dibanding daerah tujuan distribusi.

Padahal, berdasarkan data BPS, hingga Agustus 2025 Sulteng mencatat surplus beras lebih dari 58 ribu ton.

``Dengan surplus itu, kebutuhan provinsi seharusnya aman. Namun alokasi distribusi yang tidak seimbang membuat stabilisasi harga terganggu. Karena itu, perlu pengelolaan ulang agar kebutuhan lokal diprioritaskan sebelum dijual keluar,`` jelas Irfan.

Ia juga mengingatkan potensi gangguan musim hujan pada Oktober yang dapat memengaruhi pengeringan hasil panen. Penguatan rantai distribusi, peningkatan kualitas produksi, serta penambahan kapasitas rice milling unit di daerah produsen seperti Parigi Moutong dinilai penting agar beras Sulteng lebih terjaga kualitasnya.

Rakor tersebut menghasilkan kesepakatan empat fokus utama TPID: menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif. Baik pemerintah provinsi maupun BI menekankan pentingnya membangun ekspektasi positif di masyarakat.

``Otoritas harus hadir di pasar. Masyarakat harus yakin bahwa pemerintah menjaga harga tetap stabil. Ekspektasi positif ini akan membantu menahan laju inflasi``. pungkas Anwar Hafid. (***)