Sarara Media

PALU, Sararamedia.id - Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, bersama Wakil Wali Kota, Imelda Liliana Muhidin, turun langsung menemui massa demonstran di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi, Senin (1/9/2025) waktu setempat.

Aksi yang dimulai sejak pukul 10.00 WITA itu diikuti ribuan masyarakat, pengemudi ojek online (ojol), serta mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Palu dan sekitarnya.

Dalam dialog terbuka tersebut, Wali Kota Hadianto menegaskan komitmennya untuk terus melakukan perubahan di Kota Palu dengan orientasi pelayanan publik.

``Saya ingin Kota Palu ini betul-betul berubah, pemerintahnya juga berubah dalam melayani masyarakat. Hanya saja jangan selalu beranggapan buruk terhadap pemerintah,`` ujar Hadianto di hadapan demonstran.

Menanggapi isu pajak, Hadianto menjelaskan bahwa tidak ada pungutan khusus bagi UMKM, melainkan retribusi daerah sebesar Rp.3.000 per hari yang bahkan hampir tidak pernah dipungut.

Sementara itu, pajak 10 persen di rumah makan mengikuti aturan pemerintah pusat. Namun ia menegaskan, Pemkot Palu tetap membuka ruang evaluasi agar tidak memberatkan pelaku usaha.

Terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Hadianto memastikan bahwa keputusan kenaikan nilai yang disebut mencapai 1.000 persen telah dibatalkan. Kenaikan signifikan hanya terjadi di zona tertentu, seperti Kelurahan Layana Indah, akibat perubahan status ekonomi wilayah dari kawasan hutan menjadi area komersial.

``Saya pastikan, kenaikan 1.000 persen itu tidak ada lagi. Ini bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat agar tidak dipermainkan dengan NJOP. Saya akui, sosialisasi kami minim, dan ke depan tidak boleh lagi terjadi,`` jelasnya.

Untuk menindaklanjuti aspirasi massa aksi, Hadianto mengundang koordinator lapangan, pimpinan lembaga mahasiswa, dan komunitas ojol hadir dalam rapat bersama di Kantor Wali Kota pada Kamis mendatang.

Secara khusus, ia juga berjanji membangun shelter untuk pengemudi ojol, dilengkapi fasilitas berteduh, tempat pengisian daya ponsel, hingga Wi-Fi gratis, mulai tahun ini.

Lebih lanjut, Hadianto menegaskan bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali ke pembangunan Kota Palu.

``Kalau ditanya, kemana pajak yang diberikan masyarakat? Itu untuk perubahan Kota Palu. Demi Allah, tidak ada keinginan saya untuk menyusahkan masyarakat,`` tegasnya.

Sebagai ilustrasi, dari 144.280 lembar tagihan PBB yang diterbitkan pada 2024, hanya sekitar 2.700 wajib pajak yang membayar. Namun, Pemkot Palu tetap tidak melakukan tindakan represif atau pemaksaan.

``Kita berbeda dengan daerah lain. Kita ingin Palu tetap kondusif. Ingat, gempa 2018 menghancurkan kota ini, dan hari ini kita sedang membangunnya kembali. Mari kita jaga bersama``. pungkas wali kota.

Pertemuan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan massa aksi tersebut berlangsung kondusif. Pemkot Palu menegaskan akan terus membuka ruang dialog agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada masyarakat. (***)