Sarara Media

MOROWALI UTARA, Sararamedia.id - Desa Malino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, dilanda banjir bandang sejak Selasa hingga Rabu (19-20/8/2025). Banjir yang merendam permukiman dan merusak sejumlah rumah warga ini diduga kuat dipicu oleh aktivitas pertambangan di hulu.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, Ajenkris mengungkapkan, bahwa banjir bandang tersebut berkaitan dengan aktivitas tambang milik PT Bumanik, pemegang IUP di wilayah tersebut.

``Ini diduga akibat aktivitas tambang di hulu oleh PT Bumanik, sehingga terjadi banjir bandang di Desa Malino, Petasia Timur,`` kata Ajenkris kepada media ini melalui pesan WhatsApp, Rabu sore (20/8/2025).

Menurut Ajenkris, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, langsung memerintahkan agar pihak perusahaan menghentikan seluruh aktivitasnya sampai solusi konkret dilakukan, termasuk memperbaiki kerusakan dan mengganti kerugian warga.

``Untuk sementara perusahaan tidak boleh beroperasi sebelum membangun saluran dan gorong-gorong sesuai arahan Bapak Gubernur, dan hal ini akan dipantau langsung oleh Kacabdis ESDM di Morowali dan Morut,`` jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Anwar Hafid turun langsung meninjau lokasi banjir di Desa Malino, Rabu (20/8/2025) pagi. Di hadapan warga, ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas tambang di wilayah tersebut harus dihentikan sampai perusahaan benar-benar bertanggung jawab.

``Semua aktivitas tambang saya minta dihentikan sampai perusahaan hadir dan bertanggung jawab atas bencana ini. Jangan sampai masyarakat yang menanggung kerugian,`` tegas Anwar Hafid.

Berdasarkan laporan warga, banjir bandang terjadi akibat jebolnya jalan hauling milik PT. Bumanik di sekitar Jembatan 6, yang tidak mampu menahan derasnya aliran air hujan. Luapan air bercampur lumpur itu menghantam permukiman, merendam jalan utama desa, dan merusak fasilitas umum. Sejumlah rumah warga, termasuk rumah Kepala Dusun I dan beberapa bangunan kos, bahkan hanyut terbawa arus.

Gubernur menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh terus menjadi korban akibat lemahnya komitmen perusahaan tambang dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ia memastikan Pemprov Sulteng bersama BPBD dan aparat terkait akan menangani kondisi darurat sekaligus mengawal pertanggungjawaban perusahaan.

``Kerugian masyarakat harus segera diselesaikan. Saya bicara langsung, ini bukan lagi hanya masyarakat yang menuntut, tetapi pemerintah provinsi juga akan memastikan perusahaan bertanggung jawab``. tegasnya.

Saat berada di lokasi, Gubernur juga berkoordinasi dengan camat, aparat desa, dan masyarakat setempat. Ia meminta semua pihak bergerak cepat membantu warga terdampak, memastikan akses jalan kembali normal, serta memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. (***)