Sarara Media

FOTO : (Kiri), Sekretaris Daerah Parigi Moutong, Zulfinasran.,S.STP.,M.A.P. (Dok/Sekretariat Kemenaker RI)

DK JAKARTA, Sararamedia.id - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan peta jalan (roadmap) ketenagakerjaan berbasis lokal kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam sebuah audiensi strategis di Jakarta, Senin (28/7/2025) kemarin. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam mendorong reformasi ketenagakerjaan yang lebih kontekstual, inklusif, dan responsif terhadap realitas di lapangan.

Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, didampingi Sekretaris Daerah, Zulfinasran Tiangso, yang mengusulkan empat strategi utama sebagai solusi terhadap persoalan riil ketenagakerjaan di daerah, seperti rendahnya kualitas kerja, minimnya akses pelatihan, dan dominasi sektor informal.

``Isunya bukan hanya soal pengangguran, tapi kualitas kerja dan ketimpangan akses pelatihan,`` tegas Erwin.

Empat Usulan Strategis Parigi Moutong:

1. Pelatihan vokasi berbasis potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan digitalisasi desa.

2. Pembangunan BLK dan Mobile Training Unit (MTU) untuk menjangkau wilayah terpencil.

3. Digitalisasi layanan pasar kerja dari tingkat kabupaten hingga desa.

4. Sinkronisasi Job Fair nasional dan daerah agar sesuai dengan kebutuhan riil industri dan kompetensi lokal.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 mencatat, Parigi Moutong memiliki 348.938 penduduk usia kerja dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 74,68?n Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hanya 2,10%. Namun, masih terdapat lebih dari 58 ribu pekerja tak bergaji, yang sebagian besar bekerja sebagai anggota keluarga di sektor informal menunjukkan perlunya perlindungan kerja dan peningkatan produktivitas.

Sekretaris Jenderal Kemnaker RI, Cris Kuntadi, melalui perwakilan Sesditjen Lavotas, menyambut positif roadmap yang disampaikan.

``Kami siap menjajaki sinergi program lebih lanjut antara pusat dan Parigi Moutong,`` ujarnya.

Turut hadir mendampingi Bupati dan Sekab Parigi Moutong dalam audiensi tersebut, Kadisnakertrans, Hendra Bangsawan, Plt. Kadinsos, Tri Nugrah Adiyarta, serta perwakilan DPRD Parimo. Mereka menyuarakan dukungan penuh terhadap langkah strategis ini sebagai upaya konkret menjawab tantangan ketenagakerjaan dari akar persoalan.

Langkah Parigi Moutong ini menjadi preseden positif dalam tata kelola ketenagakerjaan nasional. Daerah tidak hanya menjadi objek pelaksana kebijakan pusat, melainkan juga aktor inisiator yang mampu merancang solusi berdasarkan data dan kebutuhan nyata masyarakat.

Dengan keterbatasan fiskal dan ketimpangan infrastruktur, Parigi Moutong membuktikan bahwa kualitas SDM hanya dapat dibangun bila negara hadir hingga ke desa bukan semata lewat bantuan, tetapi lewat kolaborasi sistemik dan penguatan kelembagaan.

Transformasi ketenagakerjaan Indonesia, pada akhirnya menuntut gerakan dari bawah. Dan Parigi Moutong menunjukkan, bahwa daerah mampu menjadi lokomotif perubahan. (Pkm)