Sarara Media

PALU, Sararamedia.id - Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi digelar di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (10/7/2025), sebagai upaya menyatukan visi pembangunan antarwilayah dengan menempatkan tata ruang sebagai fondasi utama pembangunan yang adil, tertib, dan berkelanjutan.

Hadir langsung dalam forum strategis ini Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Prof. Aris Mardani.

Forum juga dihadiri para gubernur dari seluruh provinsi di Pulau Sulawesi dan Papua Barat Daya, antara lain Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulbar, Suardi Duka, Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, serta Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kampo. Sejumlah kepala daerah kabupaten/kota turut serta dalam forum ini.

Salah satu agenda utama forum adalah penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta percepatan penyusunan dan legalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi prasyarat investasi berkualitas dan bertanggung jawab.

Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, menyoroti dilema yang dihadapi kepala daerah saat harus menjaga konsistensi tata ruang di tengah tekanan investasi yang seringkali melanggar zonasi.

``Ini tantangan terbesar kami di daerah. Menjaga ketegasan tata ruang sering dianggap tidak pro-investasi. Padahal tanpa disiplin zonasi, dampaknya sangat besar,`` tegas Anwar.

Ia mendorong adanya dukungan regulasi yang kuat dari pusat agar kepala daerah memiliki legitimasi hukum yang memadai untuk menjaga ketertiban tata ruang di daerah masing-masing.

``Kami butuh payung hukum yang jelas agar bisa bertindak tegas dan tidak gamang,`` ujarnya.

Menko AHY dalam arahannya menegaskan bahwa tata ruang dan pertanahan merupakan pondasi dari seluruh aspek pembangunan nasional.

``Tanah adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan kembali. Maka ruang harus diatur dengan tertib, tidak bisa dibiarkan saling tumpang tindih dan rebutan,`` ujar AHY.

Ia juga menyinggung pengalamannya saat menjabat Menteri ATR/BPN meski hanya delapan bulan, namun cukup membuka matanya soal betapa krusialnya kejelasan tata ruang bagi keberlangsungan pembangunan.

``Tanpa kepastian ruang dan tanah, pembangunan tidak akan pernah berkelanjutan. Maka kita perlu gerak cepat, sinkron, dan tegas dalam hal ini``. lanjutnya.

Forum ini menjadi momentum strategis untuk mempercepat transformasi tata kelola ruang yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keadilan spasial dan perlindungan lingkungan jangka panjang. (***)