Sarara Media

PARIGI MOUTONG, Sararamedia.id - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mulai mengakselerasi pelaksanaan Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati. Upaya ini ditandai dengan digelarnya rapat percepatan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Parimo, Zulfinasran, didampingi Kepala Bappelitbangda, Irwan, bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Rapat berlangsung di Ruang Kepala Bappelitbangda pada Jumat, (20/6/2025) waktu setempat.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memastikan bahwa setiap OPD memahami tugas dan target yang harus segera direalisasikan dalam kurun waktu 100 hari pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Parimo.

Masing-masing OPD memaparkan langkah strategis dan rencana aksi untuk mendukung suksesnya program prioritas ini. Sebanyak 19 program unggulan telah dirumuskan sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada masyarakat, antara lain:

• Isi ulang gas LPG 3 kg gratis

• Berkah Mingguan (belanja bersama di pasar harian/mingguan)

• Pakaian sekolah gratis untuk murid baru SD dan SMP

• Peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Moutong

• Pengantaran pasien rujukan & pemulangan jenazah gratis (ambulans)

• Pelayanan kesehatan keliling (mobile)

• Peningkatan kebersihan kota

• Penanganan ilegal logging, mining, dan fishing

• Pembenahan lampu jalan

• Pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan

• Job fair / bursa kerja

• Usulan pengangkatan PPPK dengan kontrak 5 tahun

• Penertiban hewan ternak liar

• Pemutakhiran data UMKM

• Penyediaan minimal 2 hektare lahan durian per desa

• Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

Dalam arahannya, Sekda Zulfinasran menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar-OPD agar implementasi seluruh program berjalan efektif dan tepat sasaran.

``Kita harus bekerja cepat, tepat, dan terukur. Tidak boleh ada yang bergerak sendiri. Semuanya harus bersinergi untuk membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Parimo hadir nyata di tengah masyarakat,`` tegas Sekda.

Program 100 hari kerja ini dirancang sebagai bukti keseriusan dan responsivitas pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat sejak awal masa jabatan. (IKP)