Sarara Media

Oleh : Praktisi Media (Andono Wibisono)

PALU, Sararamedia.id - Hanya 20 hari lagi umat Muslim akan merayakan Idul Fitri 1446 Hijriyah. Kebutuhan rumah tangga meningkat, mulai dari zakat fitrah, biaya mudik, hingga perayaan hari kemenangan. Namun, hingga awal Maret 2025, roda ekonomi di Sulawesi Tengah masih stagnan. Proyek fisik dan nonfisik pemerintah belum berjalan, menyebabkan ribuan tenaga kerja di sektor konstruksi, transportasi, dan jasa menganggur.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah pusat juga memperburuk kondisi. Penerbitan SK PPPK yang semula diharapkan segera turun justru ditunda hingga Maret 2026. Sementara itu, SK CPNS yang sempat diprotes baru akan terbit setelah Lebaran, pada Oktober 2025. Kebijakan ini berpotensi menambah tekanan ekonomi masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada penghasilan harian.

Lantas, bagaimana kondisi ekonomi Sulawesi Tengah? Data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga triwulan pertama 2025 akan menjadi tolok ukur. Jika dibandingkan dengan Maret 2024, apakah daya beli masyarakat memburuk? Jika iya, akankah angka kemiskinan kembali meningkat?

Sementara itu, kepala daerah yang baru dilantik tengah menyusun langkah strategis dalam menyesuaikan visi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sejumlah janji kampanye mulai digarap, seperti layanan kesehatan gratis hanya dengan menunjukkan KTP, serta program sekolah gratis dan beasiswa. Berita mengenai kebijakan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido pun mendominasi pencarian di Google News.

Saatnya Pemerintah BERANI Bertindak ✓

Di tengah ketidakpastian ekonomi, masyarakat menanti langkah konkret dari pemerintah daerah. Apakah program bantuan tunai Rp1 juta per kepala keluarga yang dulu diterapkan Gubernur Rusdi Mastura menjelang Lebaran dan Natal akan kembali diberikan?

Fakta terbaru menunjukkan jumlah warga miskin di Sulawesi Tengah mengalami penurunan. Berdasarkan laporan resmi BPS pada 15 Januari 2025, tingkat kemiskinan di Sulteng turun sebanyak 21.430 jiwa. Pada September 2024, jumlah penduduk miskin tercatat 358.330 jiwa (11,04%), lebih rendah dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 379.760 jiwa (11,77%).

Namun, jika tidak ada intervensi serius, angka ini bisa kembali meningkat, terutama dengan adanya pemangkasan anggaran nasional melalui Inpres No. 1/2025. Kini saatnya masyarakat menagih janji kepala daerah yang terpilih. Keberhasilan seorang pemimpin diukur dari sejauh mana mereka mampu mewujudkan janji kampanye, terutama dalam kondisi sulit seperti saat ini.

Pemerintah daerah, mulai dari bupati, wali kota, hingga gubernur dan wakilnya, diharapkan segera mengambil langkah nyata. Program-program strategis perlu segera direalisasikan sebagai bentuk perlindungan sosial menjelang Idul Fitri 2025. Jika tidak, masyarakat yang sudah menaruh harapan besar bisa kehilangan kepercayaan.

Ini adalah peringatan dini. Waktu semakin singkat, dan janji harus segera ditunaikan. (Cak)