Sarara Media

PARIGI MOUTONG, Sararamedia.id - Aliansi Pemuda dan Masyarakat Desa Sigenti dipimpin Koordinator lapangan (Korlap), Iswadi, menyampaikan protes keras terhadap pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sigenti. Dalam orasi yang disampaikan, Aliansi tersebut menyoroti ketidakterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa serta menilai kinerja BPD tidak sesuai dengan fungsinya sebagai pengawas dan representasi masyarakat.

Iswadi dalam pernyataannya menegaskan, pihaknya hadir dengan penuh kesadaran atas ketidakadilan serta kebobrokan sistem pemerintahan desa dan lembaga pengawasan BPD yang selama ini tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. 

``Masyarakat desa telah cukup lama mengalami pembodohan dan pembohongan seperti ini,`` kata Iswadi di Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Rabu siang, (22/1/2025) waktu setempat.

Aliansi menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain, transparansi Dana Desa (DD) tahun anggaran 2024, khususnya dalam beberapa program berikut seperti dugaan pemotongan dana Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), pemotongan hingga 66?na Program Makanan Tambahan (PMT), pemotongan 60?na karangtaruna, ketidakjelasan pengelolaan dana kebencanaan serta program lampu jalan yang hingga kini terabaikan.

Atas hal itu, aliansi menilai seluruh anggota BPD tidak dipilih secara demokratis dan tidak memiliki legalitas yang jelas.

``Kami menilai lembaga BPD tidak menjalankan fungsinya sebagai perwakilan masyarakat. Aspirasi masyarakat tidak pernah ditindaklanjuti, bahkan dianggap menjadi kepanjangan tangan pemerintah desa tanpa mempertimbangkan kepentingan warga,`` tegas Iswadi.

Aliansi menduga adanya kolusi antara pemerintah desa dan BPD yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, mereka mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan desa Sigenti dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

``Kami tidak akan tinggal diam. Suara kami adalah suara masyarakat. Sampesuvu Sararaku, kita tidak boleh lagi dibodohi``. seru Iswadi.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak pemerintah desa maupun BPD Sigenti belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Pemuda dan Masyarakat Desa Sigenti. (***)